Indonesia mencatat kemajuan pesat dalam transformasi digital pemerintahan, dengan lonjakan 13 peringkat dalam UN E-Government Survey 2024. Kini, Indonesia berada di posisi 64 dari 193 negara, menunjukkan peningkatan signifikan sejak penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, kemajuan ini merupakan hasil dari penguatan layanan digital pemerintah yang memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan ini adalah strategi penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik, serta integrasi layanan digital di berbagai sektor pemerintahan.
Selain itu, evaluasi terbaru menunjukkan bahwa indeks SPBE nasional juga mengalami peningkatan menjadi 3,12 (dari skala 5), melampaui target RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 2,60. Evaluasi ini dilakukan terhadap 615 instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan 48 di antaranya mendapatkan predikat memuaskan. Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan digital agar pemerintah semakin akuntabel dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan berbasis elektronik.
Dengan peningkatan ini, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya dalam survei PBB, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari Universitas Waseda, yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-24 dari 66 negara dalam pemeringkatan e-Government global.
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong transformasi digital dengan meningkatkan keterpaduan layanan, mempercepat adopsi teknologi baru seperti AI, serta memastikan akses digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
