Transformasi digital yang terus berkembang di Indonesia memberikan dampak positif terhadap peningkatan E-Government Development Index (EGDI). Indeks ini mengukur sejauh mana layanan pemerintahan berbasis digital dikembangkan, mencakup aspek layanan daring (Online Service Index), infrastruktur telekomunikasi (Telecommunication Infrastructure Index), serta kapabilitas sumber daya manusia (Human Capital Index). Berdasarkan laporan Kementerian PPN/Bappenas, skor EGDI Indonesia mengalami peningkatan signifikan, mencapai 0.72 pada 2022, melampaui rata-rata global. Faktor utama yang mendukung kenaikan ini adalah kebijakan digitalisasi pemerintahan, seperti penerapan Satu Data Indonesia (SDI), pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), serta penguatan keterbukaan data melalui Open Government Indonesia (OGI).
Untuk meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis digital, pemerintah menargetkan penggabungan berbagai pusat data yang tersebar di kementerian dan lembaga ke dalam PDN. Konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan interoperabilitas sistem, serta menghemat anggaran hingga Rp 10,8 triliun per tahun. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa transformasi digital yang berbasis data akan menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan modern di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing digital Indonesia di tingkat global.
Berdasarkan evaluasi terbaru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, meskipun menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik global, Indonesia tetap mencatat sejumlah kemajuan. Pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,36% pada 2023, menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5,05% (year-on-year), serta meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur digital, termasuk pemerataan akses internet di wilayah terpencil, menjadi salah satu prioritas utama untuk mendorong keterjangkauan layanan digital di seluruh Indonesia.
Namun, tantangan masih ada. Laporan terbaru United Nations E-Government Survey menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia dalam aspek keterbukaan data serta efisiensi layanan digital. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan akses internet di daerah terpencil serta tingkat literasi digital yang belum merata. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menetapkan empat strategi utama: penguatan transparansi dan keterbukaan data pemerintahan melalui Open Government Indonesia, pengembangan kapasitas SDM digital melalui pelatihan aparatur negara, peningkatan infrastruktur telekomunikasi dengan mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah tertinggal, serta integrasi sistem digital antar-instansi guna meningkatkan efektivitas layanan publik.
Dengan berbagai kebijakan yang telah diterapkan, pemerintah optimistis bahwa indeks EGDI Indonesia akan terus meningkat, mendukung visi Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan digital yang maju dan inklusif pada tahun 2045. Upaya transformasi digital yang berkelanjutan diharapkan mampu mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengarusutamakan prinsip keterbukaan pemerintah dan pembangunan berbasis data untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
