Pada awal tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan peningkatan signifikan dalam Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Evaluasi tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks SPBE Nasional mencapai nilai 3,12 dengan predikat 'Baik', melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 2,60.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan bahwa peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat integrasi pelayanan publik berbasis digital. Sejak evaluasi pertama pada tahun 2018, indeks SPBE Nasional terus menunjukkan tren positif, menandakan kemajuan dalam implementasi pemerintahan digital di Indonesia.
Selain capaian di tingkat nasional, prestasi di kancah internasional juga patut diapresiasi. Berdasarkan survei United Nations E-Government Development Index (EGDI) tahun 2024, peringkat Indonesia naik ke posisi 64 dari 193 negara, meningkat 13 peringkat dibandingkan tahun 2022. Survei oleh Waseda University pada tahun yang sama menempatkan Indonesia di peringkat ke-24 dari 66 negara dalam hal penerapan e-Government.
Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi digital melalui berbagai inisiatif, salah satunya dengan peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia pada SPBE Summit 2024. GovTech Indonesia, yang dikenal sebagai INA Digital, berperan sebagai akselerator keterpaduan layanan digital pemerintah, bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan terintegrasi.
Menteri PANRB juga mengajak seluruh pimpinan instansi pusat dan daerah untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE. Tujuannya adalah menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal.
Peningkatan indeks SPBE Nasional ini menjadi bukti nyata bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam transformasi digital telah membuahkan hasil positif. Diharapkan, dengan komitmen yang berkelanjutan, Indonesia dapat terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik demi pelayanan publik yang lebih baik.
